Aturan Resmi Penagihan Debt Collector (DC) Lapangan

Debt collector (DC) lapangan wajib memenuhi 3 kelompok aturan resmi yang ditetapkan POJK Nomor 22 Tahun 2023 Pasal 60–62 dan POJK Nomor 35/POJK.05/2018, yaitu kepemilikan 4 dokumen identitas sah, pembatasan waktu penagihan pada Senin sampai Sabtu pukul 08.00 hingga 20.00, dan larangan 7 tindakan selama proses menagih.

Debitur yang membutuhkan pemahaman konteks hukum lebih luas—termasuk status wanprestasi perdata, tahapan somasi, dan jalur penyelesaian utang—dapat meninjau panduan risiko hukum gagal bayar pinjaman sebagai referensi induk dari panduan operasional ini.

Capital Financia merangkum aturan penagihan debt collector lapangan berdasarkan POJK 22/2023, regulasi Sertifikasi Profesi Penagihan Pembiayaan (SP3) dari POJK 35/POJK.05/2018, dan kode etik Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) sebagai acuan verifikasi legalitas penagih.

Infografik ini merangkum tiga pilar kepatuhan operasional debt collector lapangan berdasarkan regulasi OJK terbaru sebagai standar edukasi literasi hukum Capital Financia.

Apa Itu Debt Collector Lapangan dan Apa Kewajiban Hukumnya?

Debt collector (DC) lapangan adalah orang yang memberikan jasa menagih utang secara langsung kepada debitur atas nama lembaga keuangan, dan kewajiban hukum DC lapangan dalam proses penagihan mencakup 3 aspek yang diatur POJK Nomor 22 Tahun 2023: kepemilikan dokumen, batasan waktu dan lokasi, serta larangan tindakan.

• DC Internal (Karyawan Langsung): Karyawan tetap atau staf kontrak dari lembaga keuangan pemberi pinjaman yang mempertanggungjawabkan seluruh tindakan penagihan secara penuh kepada lembaga keuangan terkait.
• DC Pihak Ketiga (Perusahaan Jasa Penagihan): Pegawai dari perusahaan jasa menagih utang yang dikontrak oleh lembaga keuangan, dengan status penyelenggara pinjaman tetap memegang tanggung jawab penuh atas pelanggaran aturan lapangan.
• DC Pinjol (Fintech Lending): Agen lapangan yang ditugaskan penyelenggara pinjaman online dengan batas waktu operasional efektif 90 hari setelah jatuh tempo sebelum status kredit menjadi write-off.

Ketiga klasifikasi penagih utang ini memiliki kewajiban hukum identik terkait dokumen operasional lapangan.

Dokumen apa saja yang wajib dibawa DC lapangan saat mendatangi debitur?

Dokumen Apa yang Wajib Dibawa DC Saat Menagih ke Lapangan?

Debt collector lapangan wajib membawa 4 dokumen resmi setiap kali melakukan penagihan ke lokasi domisili berdasarkan aturan POJK Nomor 35/POJK.05/2018 dan POJK 22/2023 Pasal 61.

• KTP Asli DC yang Masih Berlaku: Kartu identitas otentik negara yang tidak berwujud fotokopi dan belum melewati masa kedaluwarsa sipil.
• ID Card Karyawan atau Tanda Pengenal Perusahaan: Kartu identitas korporat yang memuat nama, foto visual, dan nama perusahaan jasa penagihan resmi.
• Surat Tugas Resmi: Dokumen tertulis spesifik dari lembaga keuangan yang mencantumkan nama debitur target, nominal tagihan utang, periode penugasan lapangan, dan tanda tangan pejabat berwenang.
• Sertifikasi Profesi Penagihan Pembiayaan (SP3): Sertifikat lisensi dari lembaga sertifikasi profesi terdaftar di OJK yang memvalidasi pemahaman hukum penagihan.

Kelengkapan 4 dokumen sah menetapkan legalitas individu penagih utang. Kapan dan di mana debt collector yang sah diperbolehkan melakukan penagihan?

Kapan dan Di Mana DC Diperbolehkan Melakukan Penagihan?

Penagihan oleh DC lapangan hanya diperbolehkan pada hari Senin sampai Sabtu, pukul 08.00–20.00 waktu setempat, di luar hari libur nasional, berdasarkan aturan POJK Nomor 22/2023 Pasal 62.

Penagihan di luar batasan waktu dan lokasi tersebut menetapkan pelanggaran operasional yang tegas.

Apa saja tindakan yang tidak boleh dilakukan DC lapangan saat menagih?

Apa yang Tidak Boleh Dilakukan DC Lapangan Saat Menagih?

POJK 22/2023 menetapkan 7 larangan eksplisit yang tidak boleh dilakukan debt collector lapangan dalam proses penagihan, dibagi menjadi 2 kelompok larangan: larangan komunikasi dan intimidasi, serta larangan eksekusi barang dan pelanggaran data pribadi.

Larangan Komunikasi dan Intimidasi

Empat larangan komunikasi yang tidak boleh dilakukan DC lapangan mencakup seluruh bentuk tekanan verbal dan kontak tidak sah kepada pihak di luar debitur.

• Menggunakan ancaman, intimidasi, kekerasan fisik, atau kekerasan verbal secara langsung kepada debitur dan keluarga debitur.
• Mengucapkan kata-kata kasar, kalimat penghinaan, atau melakukan tindakan provokasi SARA selama durasi penagihan berlangsung.
• Menghubungi pihak ketiga seperti keluarga, rekan kerja, atau atasan debitur yang tidak berstatus sebagai penanggung utang darurat.
• Memberikan informasi palsu atau pernyataan menyesatkan tentang konsekuensi hukum pidana penjara kepada debitur.

Larangan Eksekusi Barang dan Pelanggaran Data

Tiga larangan eksekusi dan pelanggaran data yang tidak boleh dilakukan DC lapangan mencakup penyitaan paksa barang, tindakan eksekusi tanpa dasar hukum, dan penyebaran data pribadi debitur.

• Menyita barang milik debitur secara sepihak tanpa menyerahkan dokumen dasar fidusia yang sah dari lembaga keuangan resmi.
• Melakukan penagihan operasional secara paksa di luar pukul 08.00 hingga 20.00 waktu setempat tanpa mengantongi surat persetujuan tertulis.
• Menyebarkan data pribadi debitur berupa salinan KTP, nomor telepon seluler, atau rekaman foto wajah kepada pihak yang tidak memiliki hak akses.

Debitur yang menghadapi DC lapangan dan ingin memahami hak-hak spesifik dalam menghadapi debt collector dapat membaca direktori hak debitur Capital Financia.

DC yang beroperasi sesuai aturan dan menghindari seluruh larangan di atas wajib membuktikan kompetensinya melalui sertifikasi profesi resmi.

Apa Itu Sertifikasi Profesi Penagihan (SP3) dan Siapa yang Wajib Memilikinya?

Sertifikasi Profesi Penagihan Pembiayaan (SP3) adalah bukti kompetensi resmi yang wajib dimiliki oleh seluruh debt collector lapangan yang melakukan penagihan langsung kepada debitur, diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi yang terdaftar dan diakui OJK berdasarkan POJK 35/2018.

Kewajiban SP3 berlaku untuk DC internal karyawan lembaga keuangan maupun DC dari perusahaan jasa penagihan pihak ketiga yang dikontrak — tanpa pengecualian berdasarkan jenis lembaga keuangan yang menggunakan jasanya.

1. Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP): Institusi penerbit sertifikat kelulusan penagihan untuk DC dari sektor perbankan nasional.
2. Lembaga Sertifikasi Profesi Pembiayaan Indonesia (LSPPI): Badan penguji standar etika untuk DC dari perusahaan multifinance dan leasing otomotif.
3. Lembaga Sertifikasi Profesi OJK: Entitas penguji independen lainnya yang mengantongi pengakuan legal dari Otoritas Jasa Keuangan.

Persyaratan SP3 menetapkan standar universal bagi semua penagih lapangan. Apa perbedaan aturan operasional yang membedakan kinerja DC dari berbagai jenis lembaga keuangan?

Apa Perbedaan Aturan DC Lapangan Bank, Multifinance, dan Pinjol?

DC lapangan dari bank, multifinance, dan pinjol memiliki perbedaan dalam 5 dimensi aturan penagihan: dasar regulasi, batas waktu proses penagihan efektif, hak eksekusi agunan, jenis DC yang digunakan, dan kode etik tambahan.

Debitur yang sedang menghadapi debt collector lapangan dan membutuhkan pendampingan informasi terkait prosedur pelaporan OJK atau jalur mediasi dapat menggunakan direktori hukum dan hak debitur di Capital Financia.

Aturan penagihan debt collector lapangan membatasi operasional penagih melalui kewajiban 4 dokumen identitas, pembatasan jam penagihan pukul 08.00 hingga 20.00, larangan atas 7 tindakan intimidasi, dan syarat kelulusan sertifikasi SP3.

Debitur yang membutuhkan pemahaman mitigasi lanjutan mengenai konsekuensi perdata dan opsi penyelesaian sengketa dapat membaca panduan risiko hukum gagal bayar pinjaman untuk mempertahankan perlindungan finansial yang legal.