Mengenal UU Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Aplikasi Pinjaman online telah menjadi solusi finansial populer di era digital. Namun, seiring maraknya layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi, muncul pula berbagai masalah seperti penyalahgunaan data pribadi, penagihan intimidatif, hingga pinjol ilegal.

Untuk melindungi konsumen dan menjaga stabilitas teknologi finansial, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperbarui kerangka hukum pinjol melalui Peraturan OJK (POJK) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). 

Aturan terbaru mencakup batasan bunga, cara penagihan pinjaman, pendaftaran dan perizinan, hingga sanksi terhadap penyelenggara.

Sebelum mengajukan pinjol untuk memenuhi kebutuhan dana Anda, penting untuk memahami kewajiban dan larangan dalam peraturan OJK yang sesuai regulasi, baik sebagai pemberi pinjaman maupun penerima pinjaman.

Tertarik mengetahui aturan main terkini dalam industri pinjol? Simak ulasan lengkapnya dalam artikel berikut ini.

Kerangka Hukum UU Pinjaman Online di Indonesia

Untuk mengatur dan mengawasi industri pinjol, pemerintah telah menetapkan beberapa undang-undang dan peraturan. Berikut adalah beberapa kerangka hukum yang mengatur pinjol di Indonesia.

1. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan salah satu dasar hukum yang mengatur pinjol.

Dalam revisi terbaru UU ITE yaitu UU No. 1 Tahun 2024, Pasal 27 B secara spesifik mengatur tentang pinjol. Pasal ini melarang setiap orang mendistribusikan informasi elektronik untuk memaksa orang dengan ancaman kekerasan untuk memberikan utang atau menghapus piutang secara melawan hukum.

Ketentuan ini bertujuan untuk melindungi konsumen dari praktik penagihan yang tidak etis dan melanggar hukum oleh pinjol ilegal.

Jika Anda menghadapi intimidasi atau penyebaran data pribadi oleh pinjol, Anda dapat melaporkannya kepada pihak berwenang dengan merujuk pada pasal ini.

2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peran penting dalam mengatur dan mengawasi industri pinjol. Beberapa peraturan OJK yang relevan antara lain:

1. POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Peraturan ini menjadi dasar hukum penyelenggaraan pinjol yang mengatur persyaratan, perjanjian, mitigasi risiko, dan pengawasan pinjol.
   
2. POJK No. 10/POJK.05/2022 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Peraturan ini menggantikan POJK No. 77/2016 untuk menyesuaikan dengan perkembangan industri pinjol.
   
3. Surat Edaran OJK No. 19/SEOJK.06/2023 yang berlaku mulai 1 Januari 2024. Peraturan ini mengatur batasan bunga, denda, dan aturan baru lainnya bagi pinjol.

Sebagai konsumen, penting bagi anda untuk memahami hak dan kewajiban Anda sesuai peraturan ini.

Pastikan Anda hanya menggunakan layanan pinjol legal yang terdaftar dan diawasi oleh OJK. Anda juga perlu memahami perjanjian pemberian pinjaman dengan seksama sebelum menyetujuinya.

Kewajiban Pendaftaran dan Perizinan Penyelenggara Pinjol

Berdasarkan peraturan OJK, setiap penyelenggara pinjol wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan sebelum beroperasi. Proses ini bertujuan untuk memastikan penyelenggara memenuhi persyaratan dan standar yang ditetapkan OJK.

Penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran dengan menyampaikan dokumen seperti akta pendirian badan hukum, bukti identitas pengurus, dan rencana bisnis. Setelah terdaftar, penyelenggara dapat mengajukan permohonan perizinan.

OJK akan mengevaluasi permohonan berdasarkan kelengkapan dokumen, keamanan sistem teknologi informasi, sumber daya manusia, dan kesiapan operasional. Jika disetujui, OJK akan menerbitkan surat tanda bukti terdaftar.

Penyelenggara yang telah memperoleh izin wajib mencantumkan nomor pendaftaran atau perizinan pada setiap penawaran produk dan media elektronik yang digunakan.

Pastikan Anda hanya menggunakan layanan pinjol legal yang telah memperoleh izin dari OJK untuk menghindari risiko penyalahgunaan.

Sanksi Bagi Penyelenggara Pinjol yang Melanggar Aturan

Dalam peraturan otoritas jasa keuangan nomor 77/POJK.01/2016 , OJK berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap penyelenggara pinjol yang melanggar, berupa :

• Peringatan tertulis.
• Denda, yaitu kewajiban membayar sejumlah uang tertentu.
• Pembatasan kegiatan usaha.
• Pencabutan izin usaha.

Penyelenggara wajib mematuhi aturan yang ditetapkan OJK agar terhindar dari sanksi dan untuk melindungi kepentingan konsumen.

Aspek Hukum Jika Pinjaman Tidak Dibayar

Lalu, apa konsekuensi hukum jika Anda gagal membayar pinjol? Secara hukum perdata, Anda tetap memiliki kewajiban untuk membayar pinjaman sesuai perjanjian, meskipun pinjol tersebut ilegal atau tidak terdaftar di OJK. Jika tidak dibayar, Anda mungkin akan menghadapi risiko seperti:

• Bunga dan denda yang terus bertambah.
• Penagihan oleh debt collector yang terkadang menggunakan cara intimidatif.
• Data pribadi dilaporkan ke OJK dan masuk daftar kredit macet di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).
• Kesulitan mengakses pinjaman dari lembaga keuangan formal di masa depan.
• Gugatan perdata oleh pemberi pinjaman hingga putusan pengadilan yang merugikan.

Meski demikian, penagihan pinjol pun harus mengikuti aturan OJK. Debt collector tidak boleh melakukan ancaman, kekerasan, penyebaran data pribadi, dan penagihan kepada pihak yang tidak terkait perjanjian.

Jika Anda terlilit banyak pinjol, solusi terbaik adalah bernegosiasi dengan pihak pinjol untuk merestrukturisasi utang dan mencicil sesuai kemampuan.

Hindari meminjam dari banyak pinjol untuk menutup pinjol lainnya karena ini hanya akan memperburuk masalah.

Aturan Penagihan Pinjol

Terkait penagihan, OJK dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) telah menetapkan beberapa peraturan, antara lain:

• Penagihan langsung oleh penyelenggara pinjol hanya boleh dilakukan maksimal 90 hari setelah pinjaman jatuh tempo. Setelah itu, penagihan harus dialihkan ke pihak ketiga yang diakui OJK dan AFPI.
• Penagihan hanya boleh dilakukan hingga pukul 20.00 waktu setempat.
• Penyelenggara dilarang menggunakan ancaman, intimidasi, dan unsur SARA dalam penagihan.

Jika Anda mengalami praktik penagihan yang melanggar aturan ini, Anda dapat melaporkannya ke OJK atau AFPI untuk ditindaklanjuti.

Perlindungan Data Pribadi dalam Pinjol

Selain mengatur penyelenggaraan pinjol, pemerintah juga telah menetapkan aturan terkait perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik.

Beberapa aturan yang relevan antara lain:

• Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi
• Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik

Berdasarkan aturan ini, penyelenggara pinjol wajib menjaga kerahasiaan dan keamanan data pribadi nasabah. Mereka hanya boleh menggunakan data sesuai persetujuan pemilik data pribadi dan untuk keperluan yang telah disepakati.

Jika terjadi penyalahgunaan data, nasabah dapat mengajukan pengaduan ke OJK, Kementerian Komunikasi dan Informatika, atau Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).

Peran Lembaga Bantuan Hukum

Jika Anda mengalami masalah hukum terkait pinjol, Anda dapat mencari bantuan dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH). 

LBH dapat memberikan konsultasi hukum, pendampingan, hingga bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat yang tidak mampu.

Beberapa LBH juga aktif melakukan advokasi kebijakan dan edukasi publik terkait pinjol. Mereka bekerja sama dengan OJK, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mendorong regulasi yang lebih melindungi konsumen.

Penerapan Teknologi dalam Pengawasan Pinjol

Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan industri pinjol yang terus berkembang, OJK telah menerapkan berbagai penerapan teknologi, antara lain:

• Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) untuk menghimpun data perkreditan nasabah dari seluruh penyelenggara.
• Sistem Informasi Perizinan dan Registrasi Terintegrasi (SPRINT) untuk memproses pendaftaran dan perizinan penyelenggara secara online.
• Sistem Informasi Keuangan Terintegrasi (SIKT) untuk mengawasi transaksi keuangan mencurigakan secara real-time.

Dengan dukungan teknologi ini, OJK dapat lebih cepat mendeteksi dan menindak pelanggaran serta memitigasi risiko dalam industri pinjol.

Sebagai konsumen, Anda juga dapat memanfaatkan teknologi untuk melindungi diri, misalnya dengan mengecek status perizinan penyelenggara melalui website atau aplikasi resmi OJK.