Biaya Jasa Notaris Untuk Pinjaman KUR BRI

Ketika Anda berencana mengajukan pinjaman KPR atau Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui Bank Rakyat Indonesia di tahun 2024, penting untuk memahami berbagai komponen biaya yang terlibat. Salah satu biaya yang perlu Anda perhatikan adalah biaya notaris.

Meskipun seringkali terabaikan, peran pejabat notariat sangatlah krusial dalam memastikan legalitas dan kepastian hukum transaksi pinjaman Anda.

Dalam artikel ini, kami akan membahas tentang biaya pejabat notariat untuk pinjaman KUR BRI terbaru, bagaimana cara perhitungannya, serta pentingnya keterlibatan notaris dalam proses pengajuan pinjaman Anda. 

Apa Itu Biaya Notaris ?

Biaya notaris adalah biaya yang harus dibayarkan oleh nasabah kepada notaris atas jasanya dalam mempersiapkan dan mengesahkan dokumen-dokumen hukum terkait pinjaman Anda, seperti perjanjian kredit, Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT), dan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT).

Kehadiran pejabat notariat mutlak diperlukan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum, baik bagi pihak bank atau kreditur maupun debitur. Pejabat notariat akan memastikan bahwa semua persyaratan dan ketentuan dalam perjanjian kredit sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Komponen Biaya Notaris Pinjaman KUR BRI

Secara umum, biaya notaris untuk KUR BRI terdiri dari beberapa komponen, yaitu:

1. Biaya pembuatan akta perjanjian kredit.
2. Biaya APHT jika ada jaminan properti.
3. Biaya pengurusan dokumen dan biaya administrasi.
4. Pajak (PNBP dan PPh).
5. Biaya asuransi terkait pinjaman (opsional).

Besaran masing-masing komponen biaya pejabat notariat dapat bervariasi tergantung pada nilai kredit, jenis jaminan, serta kebijakan Bank BRI dan notaris yang bersangkutan.

Cara Menghitung Biaya Notaris KUR BRI 2024

Untuk mengetahui rincian biaya notaris yang harus Anda tanggung, Anda bisa meminta informasi langsung dari pihak Bank BRI. Namun secara umum, berikut adalah cara menghitung perkiraan sejumlah dana yang dibayarkan ke pejabat notariat:

• Biaya akta perjanjian kredit: 1-2% dari total pinjaman.
• APHT: 1-2% dari nilai jaminan.
• Administrasi: Rp200.000-500.000.
• PNBP: Sesuai ketentuan.
• PPh: 10% dari total biaya pejabat notariat.

Jadi misalnya Anda mendaftar KUR BRI dengan plafon Rp100 juta dan jaminan properti senilai Rp150 juta, maka perkiraan biaya notarisnya adalah:

• Akta perjanjian kredit: Rp1-2 juta.
• APHT: Rp1,5-3 juta.
• Administrasi: Rp200-500 ribu.
• PNBP & PPh: tergantung nilai.

Total biaya pejabat notariat bisa mencapai Rp3-6 juta, yang umumnya dibebankan di awal cicilan. Namun angka pastinya akan dihitung oleh pejabat notariat dan dikomunikasikan oleh pihak bank.

Biaya Lainnya dalam Proses Pengajuan Pinjaman

Selain biaya pejabat notariat, ada beberapa komponen biaya lain yang perlu Anda perhatikan saat mengajukan pinjaman di Bank Rakyat Indonesia atau bank lainnya seperti BSI dan BNI:

• Biaya provisi: Biasanya sebesar 1% dari total pinjaman. Dipotong langsung saat pencairan.
• Biaya administrasi: Untuk pengurusan dokumen, bervariasi antar bank.
• Asuransi: Premi asuransi jiwa dan kebakaran.

Kesimpulan

Biaya pejabat notariat memang menambah komponen provisi yang harus Anda tanggung saat mendaftar pinjaman KUR baik di BRI, BCA, Bank Mandiri dan Bank lainya. Namun, peran pejabat notariat sangatlah vital dalam menjamin keabsahan transaksi dan melindungi kepentingan Anda sebagai pelanggan.

Pastikan Anda mendapatkan informasi yang jelas dan terperinci dari pihak penyalur KUR mengenai perincian biaya notaris yang harus dibayarkan.

Dengan memahami setiap komponen biaya, Anda bisa merencanakan pengajuan pinjaman dengan lebih matang dan terhindar dari pengeluaran tak terduga.